Bagian dari Legal 101

Pusat Regulasi Lingkungan, Minerba & Industri

Kumpulan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan terstruktur, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Menteri dan Keputusan Direktur Jenderal. Setiap dokumen dapat diunduh langsung dari sumber resmi pemerintah.

Lihat Daftar Regulasi Konsultasi Gratis

120+

Klien Terlayani

5 Tahun

Pengalaman

3 Sektor

Lingkungan, Minerba, Industri

Mengapa Hierarki Peraturan Penting

Memahami Tingkatan Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan memiliki tingkatan atau hierarki yang menentukan kekuatan hukumnya. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berikut urutan hierarki yang relevan dengan sektor lingkungan, minerba, dan industri.

Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Dasar hukum tertinggi yang dibentuk oleh DPR bersama Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Ditetapkan Presiden untuk menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang

Peraturan Presiden (Perpres) Mengatur pelaksanaan kebijakan strategis lintas sektor

Peraturan Menteri (Permen) Mengatur teknis pelaksanaan di lingkungan kementerian terkait, misalnya KLHK dan ESDM

Keputusan Menteri / Direktur Jenderal & Peraturan Daerah Petunjuk teknis operasional dan pengaturan yang berlaku di tingkat daerah

Catatan: Seluruh dokumen pada halaman ini diunduh langsung dari situs resmi instansi penerbit (Sekretariat Negara, KLHK, ESDM, BKPM, dan lembaga terkait lainnya). iConsultan tidak menghosting ulang dokumen demi menjaga keaslian dan keterbaruan informasi.

Cakupan Regulasi

Tiga Sektor Utama yang Kami Himpun

Setiap kategori disusun berdasarkan tingkatan peraturan agar memudahkan Anda menemukan dasar hukum yang tepat untuk kebutuhan kepatuhan perusahaan Anda.

🌿

Lingkungan Hidup

Peraturan mengenai perlindungan lingkungan, AMDAL, pengelolaan limbah, izin lingkungan, dan baku mutu emisi.

UU PPLH PP 22/2021 Permen LHK

⛏

Pertambangan Mineral & Batubara

Regulasi terkait perizinan usaha pertambangan, kewajiban pasca tambang, reklamasi, dan tata niaga mineral & batubara.

UU Minerba PP 96/2021 Permen ESDM

🏭

Industri

Ketentuan mengenai perizinan usaha industri, standar industri hijau, dan tata kelola kawasan industri.

UU Perindustrian PP Standar Industri Permenperin

Unduh Dokumen Resmi

Daftar Peraturan Perundang-undangan

Tautan unduhan mengarah langsung ke sumber resmi (peraturan.bpk.go.id, JDIH KLHK, JDIH ESDM, dan JDIH Kemenperin). Pastikan koneksi internet Anda stabil saat mengunduh berkas PDF.

Sektor Lingkungan Hidup

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat: Undang-Undang · Sumber: peraturan.bpk.go.id

Unduh PDF

PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat: Peraturan Pemerintah · Sumber: peraturan.bpk.go.id

Unduh PDF

Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL Tingkat: Peraturan Menteri · Sumber: jdih.menlhk.go.id

Cari di JDIH KLHK

Sektor Pertambangan Mineral & Batubara

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tingkat: Undang-Undang · Sumber: peraturan.bpk.go.id

Cari di BPK

PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tingkat: Peraturan Pemerintah · Sumber: peraturan.bpk.go.id

Unduh PDF

Kepmen ESDM tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Tingkat: Keputusan Menteri · Sumber: jdih.esdm.go.id

Cari di JDIH ESDM

Sektor Industri

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Tingkat: Undang-Undang · Sumber: peraturan.bpk.go.id

Unduh PDF

PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Tingkat: Peraturan Pemerintah · Sumber: peraturan.bpk.go.id

Unduh PDF

Permenperin tentang Standar Industri Hijau Tingkat: Peraturan Menteri · Sumber: jdih.kemenperin.go.id

Cari di JDIH Kemenperin

Penting: Daftar di atas merupakan contoh referensi awal. Tautan dapat diperbarui mengikuti perubahan struktur situs pemerintah. Jika tautan tidak dapat diakses, silakan hubungi tim kami untuk bantuan pencarian dokumen terbaru.

Layanan Legal 101

Butuh Pendampingan Lebih Lanjut?

Selain menyediakan akses regulasi, tim iConsultan membantu perusahaan Anda menerapkan kepatuhan hukum secara menyeluruh melalui tahapan berikut.

TAHAP 01

Identifikasi Kebutuhan

Kami memetakan regulasi yang relevan dengan jenis usaha dan lokasi operasional Anda.

TAHAP 02

Analisis Kepatuhan

Tim kami meninjau kondisi perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini.

TAHAP 03

Rekomendasi Tindakan

Anda menerima rekomendasi langkah-langkah pemenuhan kewajiban hukum secara jelas.

TAHAP 04

Pendampingan Berkelanjutan

Kami mendampingi proses perizinan dan pembaruan regulasi secara berkala.

Pertanyaan Umum

FAQ Seputar Peraturan Perundang-undangan

Berikut beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait penggunaan dan pemahaman peraturan perundang-undangan di sektor lingkungan, minerba, dan industri.

Apa perbedaan antara Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri? +

Undang-Undang (UU) merupakan dasar hukum tertinggi yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Peraturan Pemerintah (PP) dibuat untuk menjalankan ketentuan dalam UU secara lebih rinci. Sementara itu, Peraturan Menteri (Permen) mengatur teknis pelaksanaan di lingkup kementerian tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan UU maupun PP di atasnya.

Apakah dokumen yang tersedia di halaman ini sudah versi terbaru? +

Tautan unduhan mengarah langsung ke situs resmi penerbit peraturan, sehingga versi yang ditampilkan mengikuti pembaruan dari instansi terkait. Namun, kami menyarankan untuk selalu memeriksa status terbaru suatu peraturan, termasuk kemungkinan adanya perubahan, pencabutan, atau peraturan pelaksana baru.

Bagaimana cara mengetahui apakah suatu peraturan masih berlaku atau sudah dicabut? +

Status suatu peraturan, baik masih berlaku, diubah, maupun dicabut, biasanya tercantum pada bagian status di situs resmi seperti peraturan.bpk.go.id atau JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) masing-masing kementerian. Jika Anda memerlukan kepastian lebih lanjut, tim iConsultan dapat membantu melakukan penelusuran status hukum suatu peraturan.

Apakah perusahaan wajib mengikuti seluruh peraturan yang tercantum di sini? +

Tidak semua peraturan berlaku secara umum untuk setiap perusahaan. Penerapan suatu peraturan bergantung pada jenis usaha, skala kegiatan, lokasi operasional, serta tingkat risiko usaha sesuai dengan ketentuan perizinan berbasis risiko. Tim kami dapat membantu mengidentifikasi peraturan yang relevan dengan kondisi spesifik perusahaan Anda.

Mengapa beberapa tautan mengarah ke situs JDIH instansi, bukan tautan unduhan langsung? +

Beberapa instansi mengelola dokumen melalui sistem basis data yang memerlukan pencarian manual berdasarkan nomor atau tahun peraturan. Dalam kondisi ini, kami mengarahkan pengguna ke laman pencarian resmi (JDIH) agar dapat menemukan versi dokumen paling akurat dan terbaru.

Apakah iConsultan menyediakan layanan konsultasi hukum terkait peraturan ini? +

Ya. Sebagai bagian dari Legal 101, iConsultan menyediakan layanan konsultasi, kajian kepatuhan, dan pendampingan perizinan untuk sektor lingkungan, minerba, dan industri. Anda dapat menghubungi kami melalui kontak yang tercantum pada bagian bawah halaman ini.

Konsultasikan Kepatuhan Regulasi Perusahaan Anda

Tim iConsultan siap membantu Anda memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sektor usaha Anda.

Hubungi via WhatsApp Kirim Email