Cara Mengubah Data IUP Jika Terjadi Perubahan Direksi

Perubahan direksi pada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus segera diikuti dengan penyesuaian data perizinan. Proses ini dimulai dari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembuatan akta notaris, pencatatan perubahan perseroan, hingga pemutakhiran data IUP. Seluruh dokumen perusahaan wajib konsisten dengan data yang tercatat dalam sistem pertambangan.

Pemeriksaan juga harus memastikan tidak terdapat permasalahan pada status IUP, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta data pengurus. Untuk jenis IUP tertentu, mekanisme persetujuan dapat berbeda tergantung pada dasar penerbitan dan kewenangan pemerintah.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa jenis IUP yang dimiliki sebelum mengajukan perubahan data. Ketentuan di bidang pertambangan telah mengalami beberapa perubahan melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025.

Perubahan Data IUP Karena Pergantian Direksi

Perubahan data IUP merupakan proses penyesuaian informasi perizinan agar sesuai dengan kondisi badan usaha terkini. Pergantian direksi merupakan salah satu perubahan signifikan dalam profil perusahaan pemegang IUP.

Perubahan tersebut tidak mengubah pemegang IUP. Badan usaha yang memiliki izin tetap menjadi pemegang IUP.

Yang berubah adalah susunan pengurus perusahaan. Data direksi harus selaras dengan akta perusahaan dan data perizinan pertambangan.

Kepmen ESDM Nomor 78.K/MB.01/MEM.B/2022 secara khusus mengatur pencatatan perubahan direksi. Namun, aturan tersebut ditujukan untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak secara otomatis menggunakan prosedur lama. Status dan riwayat IUP harus diperiksa terlebih dahulu.

Dasar Hukum Perubahan Data Direksi IUP

Regulasi pertambangan saat ini mengacu pada UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya. Salah satu aturan penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

Aturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui PP Nomor 25 Tahun 2024. Perubahan kedua ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

PP Nomor 39 Tahun 2025 berlaku sejak 11 September 2025. Peraturan tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021.

Untuk kasus tertentu, Kepmen ESDM Nomor 78 Tahun 2022 tetap relevan. Regulasi tersebut memuat tata cara pencatatan perubahan direksi dan komisaris pada IUP tertentu.

Perusahaan perlu memastikan aturan yang digunakan sesuai karakter izin. Hal ini penting agar prosedur tidak menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Dokumen utama berasal dari perubahan korporasi dan dokumen IUP. Kelengkapan dokumen menentukan kelancaran proses pemutakhiran data.

Untuk pencatatan perubahan direksi, Kepmen ESDM Nomor 78 Tahun 2022 memuat beberapa dokumen. Dokumen tersebut antara lain surat tugas, akta notaris, pencatatan perubahan perseroan, dan NPWP atau Tax Identity direksi baru.

Dokumen pendukung sebaiknya disusun dalam urutan kronologis. Cara ini memudahkan pemeriksa memahami dasar perubahan.

Dokumen tambahan dapat diperlukan sesuai dengan jenis IUP dan mekanisme layanan yang digunakan.

Inilah Tahapan Proses Perubahan Data IUP JIka Terjadi Perubahan Direksi

Perubahan data IUP setelah pergantian direksi memerlukan penyesuaian dokumen perusahaan, pemeriksaan izin, serta pemutakhiran data secara resmi. Melalui langkah-langkah berikut ini

​

1. Melakukan RUPS

Pergantian direksi harus didasarkan pada keputusan korporasi yang sah. Untuk perseroan terbatas, keputusan tersebut umumnya dituangkan melalui RUPS.

RUPS menetapkan perubahan susunan direksi. Keputusan tersebut kemudian menjadi dasar pembuatan akta notaris.

Perusahaan sebaiknya memastikan nama dan jabatan ditulis secara konsisten. Kesalahan satu huruf dapat menyebabkan ketidaksesuaian data.

Berdasarkan pengalaman Iconsultan, masalah administrasi sering muncul akibat perbedaan data tersebut. Pemeriksaan nama, identitas, dan jabatan sebaiknya dilakukan sebelum akta ditandatangani.

2. Membuat Akta Perubahan

Setelah keputusan RUPS dibuat, perusahaan mengurus akta perubahan melalui notaris. Akta tersebut menjadi bukti formal atas perubahan susunan direksi.

Perusahaan kemudian perlu memastikan perubahan tersebut telah tercatat di kementerian yang membidangi administrasi hukum badan usaha.

Dokumen perubahan tersebut menjadi dasar pemutakhiran data pada sistem terkait. Data IUP sebaiknya tidak diperbarui hanya berdasarkan keputusan internal.

Kepmen ESDM Nomor 78 Tahun 2022 mensyaratkan salinan akta notaris beserta pencatatan perubahan data perseroan. Dokumen tersebut harus sesuai dengan perubahan yang telah dilaporkan.

3. Memeriksa Status IUP

Sebelum mengajukan perubahan data, perusahaan perlu memeriksa izin yang diperlukan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan data IUP masih sesuai.

Periksa nomor IUP, tahap kegiatan, komoditas, lokasi, masa berlaku, dan nama badan usaha. Periksa juga kesesuaian data perusahaan.

Status kewajiban perusahaan perlu diperhatikan. Masalah administratif yang belum diselesaikan dapat memengaruhi proses layanan.

Untuk IUP lama, pemeriksaan riwayat izin menjadi semakin penting. Beberapa IUP memiliki dokumen yang diterbitkan sebelum perubahan kewenangan pertambangan.

4. Mengajukan Pemutakhiran Data

Setelah dokumen lengkap, perusahaan mengajukan perubahan melalui mekanisme yang berlaku. Kanal pengajuan perlu disesuaikan dengan jenis layanan dan kewenangan pemerintah.

Kepmen ESDM Nomor 78 Tahun 2022 mengatur pencatatan perubahan direksi dan komisaris melalui aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) untuk kelompok IUP tertentu.

Namun, perusahaan tidak boleh menganggap bahwa seluruh perubahan IUP saat ini menggunakan prosedur yang sama. Regulasi dan sistem layanan dapat berubah.

Karena itu, pengecekan kanal layanan terbaru perlu dilakukan sebelum pengajuan. Hal tersebut mencegah perusahaan mengirim dokumen melalui mekanisme yang tidak sesuai.

Perbedaan Perubahan Direksi dan Perubahan Pemegang Saham

Perubahan direksi berbeda dari perubahan pemegang saham. Keduanya memiliki konsekuensi administrasi yang berbeda.

Pergantian direksi hanya mengubah susunan pengurus. Perubahan pemegang saham berkaitan dengan kepemilikan badan usaha.

Perbedaan tersebut penting karena pengalihan saham dapat memerlukan persetujuan tertentu. Perubahan direksi juga memiliki prosedur tersendiri.

Kesalahan dalam mengklasifikasikan perubahan dapat membuat proses menjadi lebih lama.

Pemeriksaan Data Sebelum Pengajuan

Perusahaan sebaiknya membuat daftar pemeriksaan sebelum mengajukan permohonan. Semua dokumen harus memuat informasi yang sama.

Nama direksi harus sama pada akta, dokumen kementerian, NPWP, dan data perizinan. Jabatan juga harus konsisten.

Nomor dan tanggal dokumen perlu diperiksa kembali. Salinan yang tidak jelas sebaiknya diganti dengan salinan yang terbaca.

Berdasarkan pengalaman tim lapangan Iconsultan, pemeriksaan silang merupakan langkah sederhana yang sangat membantu. Tim administrasi, legal, dan perizinan sebaiknya menggunakan satu data acuan.

Risiko Jika Data IUP Tidak Diperbarui

Data IUP yang tidak sesuai dapat menimbulkan masalah administratif. Kondisi tersebut juga dapat menyulitkan proses perizinan lanjutan.

Risiko meningkat ketika perusahaan mengurus perpanjangan atau perubahan izin lainnya. Pemerintah dapat meminta data perusahaan yang telah diperbarui.

Masalah juga dapat muncul saat perusahaan melakukan transaksi korporat. Calon investor biasanya memeriksa kesesuaian data pengurus dan izin.

Karena itu, perubahan direksi sebaiknya tidak dianggap sebagai urusan internal semata. Data tersebut perlu diselaraskan dengan seluruh sistem perizinan yang terkait.

Checklist Perubahan Data IUP

Gunakan checklist berikut sebelum mengajukan perubahan data.

• RUPS telah menetapkan pergantian direksi.
• Akta perubahan telah dibuat.
• Perubahan perseroan telah tercatat.
• Identitas direksi baru telah diperiksa.
• NPWP atau Tax Identity telah tersedia.
• IUP terakhir telah diperiksa.
• Data perusahaan telah direkonsiliasi.
• Status kewajiban IUP telah diperiksa.
• Kanal pengajuan terbaru telah dikonfirmasi.
• Dokumen pendukung telah disusun.
• Data pada sistem perizinan telah diperiksa kembali.

Kesalahan yang Sebaiknya Dihindari

Kesalahan pertama adalah langsung memperbarui data IUP tanpa menyelesaikan perubahan korporasi. Dokumen dasar harus sudah memiliki status yang jelas.

Kesalahan berikutnya adalah menggunakan dokumen yang sudah lama. Data direksi harus berasal dari dokumen perusahaan terbaru.

Perusahaan juga perlu menghindari pengajuan tanpa memeriksa status IUP. Masalah lama dapat muncul kembali saat evaluasi.

Berdasarkan pengalaman Iconsultan, perusahaan paling aman melakukan audit dokumen sebelum pengajuan. Langkah tersebut membantu menemukan perbedaan data sejak awal.

Rekomendasi Perubahan Data IUP Jika Terjadi Perubahan Direksi

Perubahan direksi sebaiknya diproses segera setelah perubahan korporasi selesai. Jangan menunggu sampai perusahaan membutuhkan layanan pertambangan lainnya.

Gunakan satu master data untuk seluruh dokumen perusahaan. Data tersebut harus mencakup nama direksi, jabatan, identitas, serta tanggal perubahan.

Untuk perusahaan dengan beberapa IUP, lakukan pemeriksaan setiap izin secara terpisah. Riwayat dan status masing-masing IUP dapat berbeda.

Perusahaan juga sebaiknya menyimpan bukti pengajuan dan hasil pemutakhiran. Dokumen tersebut berguna untuk audit internal dan keperluan transaksi.

FAQ Perubahan Data IUP

Apakah pergantian direksi mengubah pemegang IUP

Tidak. Pergantian direksi mengubah susunan pengurus perusahaan. Pemegang IUP tetap merupakan badan usaha yang sama.

Apakah perubahan direksi harus dibuat melalui RUPS?

Dasar perubahan harus mengikuti ketentuan hukum perseroan dan anggaran dasar. Untuk perseroan terbatas, perubahan direksi umumnya ditetapkan melalui RUPS.

Apakah akta notaris diperlukan

Perubahan diperlukan untuk membuktikan perubahan organ perusahaan. Dalam mekanisme tertentu, akta dan bukti pencatatan perubahan perseroan menjadi dokumen wajib.

Apakah perubahan direksi sama dengan pengalihan IUP?

Tidak. Perubahan direksi hanya mengubah pengurus badan usaha. Pengalihan IUP merupakan tindakan yang berbeda dengan konsekuensi hukum tersendiri.

Apakah Kepmen ESDM Nomor 78 Tahun 2022 berlaku untuk semua IUP

Tidak. Kepmen tersebut secara khusus mengatur IUP tertentu yang diterbitkan sebelum UU Nomor 3 Tahun 2020 berlaku.

Mengapa regulasi terbaru perlu diperiksa

Regulasi pertambangan terus mengalami perubahan. PP Nomor 39 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021.

Cara mengubah data IUP setelah pergantian direksi harus dimulai dari perubahan korporasi yang sah. Perusahaan perlu menyelesaikan RUPS, akta notaris, dan pencatatan perubahan perseroan.

Setelah itu, data IUP disesuaikan melalui mekanisme layanan yang berlaku. Pemeriksaan status IUP dan konsistensi dokumen menjadi bagian penting sebelum pengajuan. Perusahaan juga perlu membedakan perubahan direksi dari perubahan saham atau pengalihan IUP.

Untuk IUP tertentu, pencatatan melalui MODI memiliki persyaratan khusus. Namun, prosedur tersebut harus disesuaikan dengan dasar penerbitan IUP serta regulasi terbaru. PP Nomor 39 Tahun 2025 saat ini menjadi salah satu regulasi penting dalam kerangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Ditulis oleh Tim redaksi Konsultan Perizinan dari iConsultan

Ditinjau berdasarkan PP Nomor 96 Tahun 2021, PP Nomor 25 Tahun 2024, PP Nomor 39 Tahun 2025, serta Kepmen ESDM Nomor 78.K/MB.01/MEM.B/2022.

Terakhir diperbarui: 30 Agustus 2026

​