Izin Lingkungan

Cara Mengurus Persetujuan Teknis Limbah B3 Persetujuan Teknis Limbah B3 harus disesuaikan dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukan perusahaan. Untuk penyimpanan, mekanismenya berbeda dari pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan. Penyimpanan bagi kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL menggunakan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan. Sementara itu, Persetujuan Teknis PLB3 secara khusus mencakup kegiatan pengumpulan, […]

Izin limbah B3 sekarang tidak sesederhana mengajukan satu surat izin. Sejak berlakunya PP Nomor 22 Tahun 2021, istilah dan mekanismenya berubah: kegiatan pengelolaan Limbah B3 tertentu menggunakan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3, sedangkan untuk kegiatan penyimpanan oleh penghasil Limbah B3, persyaratan teknisnya dapat menjadi bagian dari Persetujuan Lingkungan.  Kami menilai titik paling sering menimbulkan masalah

Checklist dokumen penyusunan AMDAL mencakup dokumen legalitas perusahaan, data teknis proyek, dokumen kepemilikan lahan, data kondisi lingkungan, hingga dokumen pendukung hasil survei yang menjadi dasar penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan pengalaman kami mendampingi berbagai proyek pertambangan, industri, manufaktur, dan infrastruktur, penyebab utama keterlambatan penyusunan AMDAL justru bukan berasal dari proses analisis dampak, melainkan

Banyak pelaku usaha masih mengira bahwa AMDAL diterbitkan oleh pemerintah seperti halnya izin usaha. Anggapan ini kurang tepat. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah dokumen kajian yang disusun oleh pemrakarsa melalui penyusun AMDAL yang kompeten, sedangkan pemerintah atau instansi yang berwenang bertugas menilai kelayakan dokumen tersebut. Apabila hasil penilaian menyatakan AMDAL telah memenuhi ketentuan, pemerintah

Mengurus izin pertambangan di Indonesia tidak hanya sekadar mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), tetapi juga memastikan lokasi berada dalam wilayah yang dapat ditambang, memiliki legalitas lahan yang jelas, memenuhi persyaratan lingkungan, serta menyusun dokumen teknis sesuai karakteristik mineral yang akan dikelola. Perlu dibedakan: Meskipun prosedur dasar pengurusan izin untuk