Persetujuan Bangunan Gedung

Rumah sakit yang akan dibangun, diperluas, direnovasi, atau mengalami perubahan fungsi wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menjadi bukti bahwa bangunan telah memenuhi standar teknis, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta perubahannya […]

Pabrik yang akan dibangun, diperluas, diubah fungsi, atau direnovasi wajib memenuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai peraturan yang berlaku. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menjadi bukti bahwa bangunan telah memenuhi standar teknis, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Berdasarkan pengalaman Iconsultan mendampingi berbagai proyek industri, kendala terbesar dalam pengurusan PBG bukan terletak pada

Gudang yang digunakan untuk kegiatan usaha umumnya memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum dibangun, diubah, diperluas, atau dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.  Dokumen ini memastikan bangunan memenuhi standar teknis, fungsi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Berdasarkan pengalaman

Hotel yang akan dibangun, diperluas, direnovasi, atau diubah fungsinya wajib memenuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai regulasi yang berlaku. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menjadi bukti bahwa bangunan telah memenuhi standar teknis, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.  Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta perubahannya serta

Mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) secara online dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum.  Prosesnya dimulai dengan membuat akun, melengkapi data bangunan, mengunggah dokumen persyaratan, menunggu verifikasi teknis, hingga penerbitan PBG apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.  Berdasarkan pengalaman Kami mendampingi pemilik rumah tinggal, ruko, dan bangunan komersial dalam proses

Biaya pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) tidak memiliki tarif yang sama untuk setiap bangunan karena besarnya ditentukan oleh retribusi daerah, fungsi bangunan, luas, jumlah lantai, hingga indeks teknis yang berlaku di masing-masing pemerintah daerah. Dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

Mengubah data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dilakukan apabila terdapat perubahan data administratif maupun teknis pada bangunan. Perubahan tersebut meliputi pergantian pemilik, perubahan luas bangunan, perubahan fungsi bangunan, revisi desain, hingga perbaikan kesalahan data yang tercantum dalam PBG. Proses perubahan dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dengan melampirkan persyaratan sesuai jenis perubahan yang

PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), SLF (Sertifikat Laik Fungsi), dan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah tiga dokumen yang saling berkaitan dalam proses pembangunan, tetapi memiliki fungsi, waktu pengurusan, dan tujuan yang berbeda. KKPR memastikan lokasi bangunan sesuai dengan rencana tata ruang sebelum proyek dimulai, PBG menjadi persetujuan untuk membangun atau mengubah bangunan berdasarkan dokumen teknis,

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah dua dokumen yang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. PBG merupakan persetujuan yang harus dimiliki sebelum pembangunan, renovasi tertentu, atau perubahan bangunan dilakukan, sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan selesai dan dinyatakan layak digunakan sesuai standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Dengan kata lain, PBG

Saat merencanakan renovasi bangunan, kebanyakan orang lebih fokus pada desain, anggaran, atau memilih kontraktor. Padahal, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu memastikan apakah renovasi yang akan dilakukan memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pertanyaan ini cukup sering muncul sejak PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tidak sedikit pemilik rumah yang menganggap setiap renovasi pasti