Redaksi IConsultan

Pertambangan ilegal di Indonesia dapat berujung pada sanksi pidana berupa penjara maksimal 5 tahun, denda hingga Rp 100 miliar, penyitaan hasil tambang dan alat berat, hingga pencabutan hak tertentu sesuai Pasal 158-161 UU No. 3 Tahun 2020.  Berdasarkan pengalaman kami dalam menelaah berbagai regulasi dan putusan perkara pertambangan, sebagian besar pelanggaran terjadi bukan hanya karena

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dicabut oleh pemerintah apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban administratif, teknis, lingkungan, maupun finansial sesuai ketentuan yang berlaku.  Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga melakukan evaluasi nasional terhadap ribuan izin pertambangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola sektor minerba.  Berdasarkan pengalaman tim Iconsultan mendampingi berbagai proses perizinan pertambangan, pencabutan

Perubahan direksi pada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus segera diikuti dengan penyesuaian data perizinan. Proses ini dimulai dari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembuatan akta notaris, pencatatan perubahan perseroan, hingga pemutakhiran data IUP. Seluruh dokumen perusahaan wajib konsisten dengan data yang tercatat dalam sistem pertambangan. Pemeriksaan juga harus memastikan tidak terdapat permasalahan

Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan lain tidak dapat dilakukan melalui transaksi privat semata. Pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP tanpa persetujuan Menteri. Persetujuan diberikan setelah pemegang izin memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Pihak penerima juga harus menyerahkan dokumen yang membuktikan kapasitasnya. Proses ini berbeda dari penjualan saham perusahaan pemegang IUP. Perbedaan tersebut

Konsultan pertambangan membantu perusahaan mengendalikan aspek teknis, perizinan, kepatuhan, dan risiko operasional. Perannya penting karena kegiatan pertambangan melibatkan banyak tahapan dan kewajiban. Regulasi pertambangan juga terus berkembang mengikuti kebijakan pemerintah. PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur perizinan, RKAB, pengangkutan, penjualan, reklamasi, hingga sanksi administratif. Regulasi tersebut telah diubah melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan