AMDAL

Penentuan kewajiban AMDAL pada industri kimia harus didasarkan pada parameter objektif, seperti jenis kegiatan, skala produksi, luas lahan, kebutuhan air, lokasi, dan potensi dampak lingkungan, bukan sekadar nama produk yang dihasilkan. Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 secara tegas mengatur bahwa kelompok industri bahan kimia dan barang kimia tunduk pada kriteria tertentu, antara lain luas […]

Kewajiban penyusunan AMDAL bagi pabrik manufaktur ditentukan oleh terpenuhinya kriteria tertentu, yaitu jenis industri, kapasitas produksi, lokasi, serta potensi dampak terhadap lingkungan hidup. Tidak seluruh kegiatan manufaktur secara otomatis wajib AMDAL, karena terdapat mekanisme penapisan yang mengacu pada Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021, sehingga sebagian kegiatan dapat dikenakan UKL-UPL atau SPPL sesuai hasil penapisan

AMDAL untuk kawasan industri diperlukan apabila rencana pengembangan memenuhi kriteria wajib AMDAL berdasarkan skala, jenis kegiatan, lokasi, dan potensi dampaknya. Kawasan industri tidak cukup dinilai dari luas lahannya saja. Infrastruktur kawasan, kebutuhan air, pengelolaan limbah, lalu lintas, perubahan lahan, serta aktivitas industri di dalamnya juga perlu diperhitungkan.  Dalam pengalaman kami, penentuan dokumen lingkungan sejak tahap

AMDAL resort dan hotel diperlukan apabila rencana usaha memenuhi kriteria wajib AMDAL berdasarkan skala, lokasi, luas lahan, luas bangunan, serta potensi dampaknya. Tidak semua hotel dan resort otomatis wajib AMDAL.  Penentuannya dilakukan melalui penapisan berdasarkan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021. Dalam praktik kami, hal terpenting adalah menentukan jenis dokumen lingkungan sejak awal, memastikan data

AMDAL proyek konstruksi diperlukan apabila rencana kegiatan memenuhi kriteria wajib AMDAL berdasarkan jenis, skala, lokasi, dan potensi dampaknya. Tidak semua proyek konstruksi wajib AMDAL.  Penentuan dokumen lingkungan harus dilakukan melalui penapisan untuk memastikan proyek memerlukan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Dalam pengalaman kami, tiga hal paling penting adalah memastikan status kewajiban AMDAL sejak awal, menyiapkan data

AMDAL rumah sakit bukan sekadar dokumen administratif sebelum pembangunan dimulai; dokumen ini menjadi alat untuk menguji sejak awal apakah skala kegiatan rumah sakit berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, bagaimana dampak tersebut dikelola, serta bagaimana pemrakarsa membuktikan komitmennya melalui Persetujuan Lingkungan. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap

AMDAL pada industri migas merupakan dasar penilaian kelayakan lingkungan sebelum pelaksanaan kegiatan. Kewajiban ini diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021. Penentuan dokumen tidak hanya mempertimbangkan kapasitas produksi, tetapi juga jenis kegiatan, lokasi, skala, teknologi, serta potensi dampak. Industri migas meliputi kegiatan hulu dan hilir yang memiliki karakter

AMDAL jalan tol menentukan kelayakan lingkungan sebelum pembangunan atau peningkatan jalan dilaksanakan. Kewajibannya mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021. Untuk jalan tol, penapisan mempertimbangkan panjang ruas dan luas area pengadaan tanah. Kriteria berbeda berdasarkan lokasi kegiatan, termasuk kawasan perkotaan dan pedesaan. Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021

Isi Dokumen Kerangka Acuan (KA-ANDAL) merupakan dasar penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) karena memuat ruang lingkup studi, metode kajian, batas wilayah, batas waktu, hingga isu lingkungan yang akan dianalisis.  Berdasarkan pengalaman kami mendampingi penyusunan dokumen AMDAL pada sektor pertambangan, industri, energi, dan infrastruktur, kualitas KA-ANDAL sangat menentukan kelancaran tahapan berikutnya. Sebagian besar revisi yang kami

Biaya pengurusan AMDAL sangat bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis usaha, luas area, kompleksitas dampak lingkungan, kebutuhan survei lapangan, hingga jumlah tenaga ahli yang terlibat.  Berdasarkan pengalaman kami mendampingi berbagai proyek, komponen biaya terbesar justru bukan pada penyusunan dokumen, melainkan kegiatan pengumpulan data, kajian teknis, survei lapangan, serta proses pembahasan