Izin Tambang

Pertambangan ilegal di Indonesia dapat berujung pada sanksi pidana berupa penjara maksimal 5 tahun, denda hingga Rp 100 miliar, penyitaan hasil tambang dan alat berat, hingga pencabutan hak tertentu sesuai Pasal 158-161 UU No. 3 Tahun 2020.  Berdasarkan pengalaman kami dalam menelaah berbagai regulasi dan putusan perkara pertambangan, sebagian besar pelanggaran terjadi bukan hanya karena […]

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dicabut oleh pemerintah apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban administratif, teknis, lingkungan, maupun finansial sesuai ketentuan yang berlaku.  Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga melakukan evaluasi nasional terhadap ribuan izin pertambangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola sektor minerba.  Berdasarkan pengalaman tim Iconsultan mendampingi berbagai proses perizinan pertambangan, pencabutan

Perubahan direksi pada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus segera diikuti dengan penyesuaian data perizinan. Proses ini dimulai dari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembuatan akta notaris, pencatatan perubahan perseroan, hingga pemutakhiran data IUP. Seluruh dokumen perusahaan wajib konsisten dengan data yang tercatat dalam sistem pertambangan. Pemeriksaan juga harus memastikan tidak terdapat permasalahan

Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan lain tidak dapat dilakukan melalui transaksi privat semata. Pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP tanpa persetujuan Menteri. Persetujuan diberikan setelah pemegang izin memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Pihak penerima juga harus menyerahkan dokumen yang membuktikan kapasitasnya. Proses ini berbeda dari penjualan saham perusahaan pemegang IUP. Perbedaan tersebut

Konsultan pertambangan membantu perusahaan mengendalikan aspek teknis, perizinan, kepatuhan, dan risiko operasional. Perannya penting karena kegiatan pertambangan melibatkan banyak tahapan dan kewajiban. Regulasi pertambangan juga terus berkembang mengikuti kebijakan pemerintah. PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur perizinan, RKAB, pengangkutan, penjualan, reklamasi, hingga sanksi administratif. Regulasi tersebut telah diubah melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan

Memeriksa legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum berinvestasi merupakan langkah penting untuk menghindari risiko penipuan, sengketa lahan, pencabutan izin, hingga potensi kerugian finansial sesuai UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 25 Tahun 2021.  Berdasarkan pengalaman kami menelaah dokumen perizinan pertambangan dan mengikuti perkembangan regulasi sektor minerba, banyak calon investor terlalu fokus pada potensi

Prosedur membeli perusahaan tambang secara legal harus dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari verifikasi legalitas perusahaan, pemeriksaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), due diligence hukum dan teknis (legal, financial, technical, environmental), negosiasi transaksi, persetujuan Menteri ESDM (Pasal 102 UU No. 3 Tahun 2020), hingga penyelesaian pengalihan kepemilikan sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Peluang investasi pertambangan di Indonesia masih sangat menjanjikan karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam (cadangan nikel terbesar dunia ≈50% global), meningkatnya permintaan mineral untuk transisi energi (proyeksi IEA: demand nikel baterai EV naik 10-20x pada 2040), serta kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi industri (larangan ekspor bijih nikel 2020, rencana larangan ekspor tembaga 2024-2025, insentif

Prosedur izin tambang timah di Indonesia dimulai dengan memastikan wilayah pertambangan sesuai dengan ketentuan pemerintah, mendirikan badan usaha, melengkapi dokumen administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, kemudian mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui sistem OSS atau SIMTAMBANG Kementerian ESDM sesuai UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 25 Tahun 2021.  Setelah izin diterbitkan, perusahaan wajib

Prosedur izin tambang nikel di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pembentukan badan usaha, pemenuhan persyaratan administrasi, penyusunan dokumen teknis dan lingkungan, pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga proses evaluasi oleh instansi yang berwenang sesuai UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 25 Tahun 2021.  Setelah memperoleh izin, perusahaan juga wajib memenuhi berbagai