Izin Tambang

Memeriksa legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum berinvestasi merupakan langkah penting untuk menghindari risiko penipuan, sengketa lahan, pencabutan izin, hingga potensi kerugian finansial sesuai UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 25 Tahun 2021.  Berdasarkan pengalaman kami menelaah dokumen perizinan pertambangan dan mengikuti perkembangan regulasi sektor minerba, banyak calon investor terlalu fokus pada potensi […]

Prosedur membeli perusahaan tambang secara legal harus dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari verifikasi legalitas perusahaan, pemeriksaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), due diligence hukum dan teknis (legal, financial, technical, environmental), negosiasi transaksi, persetujuan Menteri ESDM (Pasal 102 UU No. 3 Tahun 2020), hingga penyelesaian pengalihan kepemilikan sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Peluang investasi pertambangan di Indonesia masih sangat menjanjikan karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam (cadangan nikel terbesar dunia ≈50% global), meningkatnya permintaan mineral untuk transisi energi (proyeksi IEA: demand nikel baterai EV naik 10-20x pada 2040), serta kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi industri (larangan ekspor bijih nikel 2020, rencana larangan ekspor tembaga 2024-2025, insentif

Prosedur izin tambang timah di Indonesia dimulai dengan memastikan wilayah pertambangan sesuai dengan ketentuan pemerintah, mendirikan badan usaha, melengkapi dokumen administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, kemudian mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui sistem OSS atau SIMTAMBANG Kementerian ESDM sesuai UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 25 Tahun 2021.  Setelah izin diterbitkan, perusahaan wajib

Prosedur izin tambang nikel di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pembentukan badan usaha, pemenuhan persyaratan administrasi, penyusunan dokumen teknis dan lingkungan, pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga proses evaluasi oleh instansi yang berwenang sesuai UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 25 Tahun 2021.  Setelah memperoleh izin, perusahaan juga wajib memenuhi berbagai

Mekanisme perizinan tambang batu bara merupakan rangkaian proses yang harus dipenuhi perusahaan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi secara legal di Indonesia sesuai UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 25 Tahun 2021.  Proses ini mencakup penentuan wilayah pertambangan, pembentukan badan usaha, penyusunan dokumen administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, pengajuan Izin Usaha Pertambangan

Mekanisme perizinan tambang emas merupakan rangkaian proses yang harus dilalui oleh pelaku usaha sebelum dapat melakukan kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi secara legal.  Mekanisme ini meliputi penentuan wilayah pertambangan, pembentukan badan usaha, pemenuhan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga proses evaluasi oleh pemerintah.  Setelah izin diterbitkan, perusahaan juga wajib

Biaya mengurus izin tambang tidak memiliki angka yang sama untuk setiap perusahaan karena dipengaruhi oleh jenis komoditas, luas wilayah, lokasi tambang, kebutuhan studi teknis, dokumen lingkungan, hingga penggunaan jasa konsultan.  Berdasarkan pengalaman kami mendampingi proses perizinan pertambangan, komponen biaya terbesar umumnya bukan berasal dari pengajuan izin melalui OSS, melainkan penyusunan dokumen teknis, survei lapangan, kajian

Mengurus izin tambang di Indonesia tidak hanya mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi dimulai dari memastikan status wilayah pertambangan, menyiapkan legalitas badan usaha, memenuhi persyaratan administratif dan teknis, mengajukan izin melalui sistem perizinan yang berlaku, hingga memenuhi berbagai komitmen sebelum izin diterbitkan.  Berdasarkan pengalaman Kami mendampingi perusahaan dalam proses perizinan sektor mineral dan batubara,