UKL-UPL

UKL-UPL tambang merupakan dokumen lingkungan untuk kegiatan pertambangan yang berdasarkan hasil penapisan masuk kategori wajib UKL-UPL, bukan otomatis semua kegiatan tambang; dalam praktik kami, bagian tersulit justru memastikan dokumen benar-benar mengikuti rencana bukaan lahan, metode penambangan, neraca material, pengelolaan air tambang, Limbah B3, fasilitas pengolahan, jalan angkut, hingga reklamasi.  Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 […]

UKL-UPL proyek konstruksi diperlukan ketika kegiatan pembangunan berdasarkan jenis, skala, kapasitas, dan lokasinya masuk kategori wajib UKL-UPL, bukan otomatis hanya karena proyek tersebut merupakan konstruksi; dalam praktik yang kami temui, persoalan justru sering muncul ketika dokumen lingkungan dibuat setelah desain proyek sudah terlanjur berubah, padahal Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 secara spesifik mencantumkan berbagai

UKL-UPL industri kimia merupakan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kegiatan industri yang berdasarkan jenis, skala, kapasitas, teknologi, dan lokasinya tidak masuk kategori wajib AMDAL, tetapi tetap berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.  Menelaah dan menyusun dokumen lingkungan, bagian yang paling sering memicu revisi bukan sekadar format UKL-UPL, melainkan ketidaksesuaian antara kapasitas produksi, bahan baku, proses kimia,

Industri manufaktur wajib memenuhi ketentuan lingkungan sebelum memulai operasional. Salah satu persyaratan yang sering diperlukan adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Dokumen ini berlaku bagi kegiatan yang tidak memenuhi kriteria wajib AMDAL, tetapi tetap berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.  Penyusunan UKL-UPL harus mengacu pada kondisi lapangan dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan pengalaman

Prosedur pengurusan UKL-UPL dimulai dengan memastikan bahwa kegiatan usaha memang wajib memiliki dokumen UKL-UPL berdasarkan tingkat risiko dan jenis usahanya. Setelah itu, pelaku usaha menyiapkan data teknis kegiatan, menyusun dokumen UKL-UPL, mengajukannya melalui sistem perizinan yang berlaku, menjalani proses evaluasi oleh instansi berwenang, hingga memperoleh persetujuan lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan perizinan berusaha.  Berdasarkan pengalaman

UKL-UPL dan SPPL merupakan dokumen lingkungan yang sama-sama menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, tetapi memiliki fungsi, kriteria, dan tingkat kewajiban yang berbeda. Secara umum, UKL-UPL diperuntukkan bagi usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan tidak termasuk kategori wajib AMDAL, sedangkan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) digunakan untuk

Banyak pelaku usaha menganggap UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) hanyalah salah satu berkas yang harus dilengkapi saat mengurus izin usaha. Padahal, fungsi UKL-UPL jauh lebih penting dari itu.  Dokumen ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menilai bagaimana sebuah usaha akan mengelola dampak lingkungannya sebelum kegiatan operasional dimulai. Tanpa UKL-UPL yang

Saat mendirikan atau mengembangkan sebuah usaha, perhatian pelaku bisnis umumnya tertuju pada perizinan, modal, strategi pemasaran, hingga target penjualan. Namun, ada satu aspek yang sering dianggap sebagai formalitas, padahal memiliki peran besar terhadap keberlangsungan usaha, yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu dokumen yang wajib dipahami oleh pelaku usaha adalah UKL-UPL. Berdasarkan pengalaman kami mendampingi berbagai