UKL-UPL Industri Kimia: Syarat, Proses, Contoh,  Estimasi biaya dan Waktunya

UKL-UPL industri kimia merupakan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kegiatan industri yang berdasarkan jenis, skala, kapasitas, teknologi, dan lokasinya tidak masuk kategori wajib AMDAL, tetapi tetap berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. 

Menelaah dan menyusun dokumen lingkungan, bagian yang paling sering memicu revisi bukan sekadar format UKL-UPL, melainkan ketidaksesuaian antara kapasitas produksi, bahan baku, proses kimia, sumber emisi, air limbah, Limbah B3, layout pabrik, dan kondisi lapangan. 

Untuk proyek yang datanya lengkap, penyusunan dan proses UKL-UPL umumnya dapat berlangsung sekitar 2–8 minggu, sedangkan industri kimia dengan proses, bahan baku, emisi, limbah cair, Limbah B3, atau lokasi yang lebih kompleks dapat membutuhkan 2–4 bulan atau lebih. 

Dari sisi biaya, kisaran penyusunan dan pengurusan dapat berada di sekitar Rp25 juta–Rp150 juta, sementara proyek yang membutuhkan banyak pengujian laboratorium, kajian teknis, atau Persetujuan Teknis dapat mencapai Rp150 juta–Rp500 juta atau lebih. Namun, angka tersebut bukan tarif resmi pemerintah; biaya sangat bergantung pada ruang lingkup pekerjaan. Penentuan apakah suatu kegiatan benar-benar wajib UKL-UPL tetap harus dilakukan melalui penapisan berdasarkan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021, sedangkan proses Persetujuan Lingkungan mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021.

Apa Itu UKL-UPL Industri Kimia?

UKL-UPL industri kimia adalah instrumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL, tetapi tetap memiliki dampak yang perlu dikelola dan dipantau. PP Nomor 22 Tahun 2021 menempatkan UKL-UPL sebagai bagian dari proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Persetujuan Lingkungan.

Pada industri kimia, penyusunan UKL-UPL perlu melihat proses secara utuh. Nama usaha saja tidak cukup untuk menentukan dokumen yang diperlukan.

Apakah semua industri kimia wajib UKL-UPL?

Tidak semua industri kimia otomatis wajib UKL-UPL karena sebagian kegiatan dapat termasuk kategori wajib AMDAL, sementara kegiatan lain dapat masuk SPPL. Penentuannya mengikuti jenis kegiatan, kapasitas atau skala, teknologi, serta karakteristik lokasi yang tercantum dalam Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021.

Kami menyarankan perusahaan melakukan screening sebelum memesan jasa penyusunan. Kesalahan menentukan kategori sejak awal bisa membuat dokumen yang sudah selesai harus dirombak.

Kapan Industri Kimia Wajib UKL-UPL

Industri kimia wajib UKL-UPL ketika jenis kegiatan dan kriterianya masuk kategori UKL-UPL menurut Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 serta tidak termasuk kegiatan yang wajib AMDAL. Karena itu, penentuan tidak sebaiknya hanya menggunakan istilah “pabrik kimia” atau melihat besar-kecilnya perusahaan.

Beberapa data yang sebaiknya diperiksa sejak awal meliputi:

• jenis produk;
• kapasitas produksi;
• jenis dan jumlah bahan baku;
• bahan penolong;
• teknologi proses;
• luas dan lokasi pabrik;
• sumber emisi;
• sumber air limbah;
• jenis dan jumlah Limbah B3;
• fasilitas pengolahan;
• kedekatan dengan permukiman atau badan air;
• ketentuan khusus lokasi.

Mengapa KBLI saja tidak cukup

KBLI merupakan salah satu informasi penting dalam screening, tetapi tidak cukup dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan dokumen lingkungan. Karakteristik kegiatan, skala, kapasitas, teknologi, dan lokasi tetap perlu dicocokkan dengan kriteria dalam regulasi.

Menurut kami, inilah alasan mengapa perusahaan sebaiknya memberikan profil teknis proyek, bukan hanya NIB dan KBLI, kepada penyusun UKL-UPL.

Apa Saja Isi UKL-UPL Industri Kimia

UKL-UPL industri kimia harus menghubungkan rencana kegiatan dengan sumber dampak, dampak yang ditimbulkan, tindakan pengelolaan, metode pemantauan, lokasi, frekuensi, dan pihak yang bertanggung jawab. Untuk pabrik kimia, isi tersebut perlu mengikuti alur proses produksi agar sumber dampak tidak terlewat.

Rencana kegiatan

Bagian ini menjelaskan identitas perusahaan, lokasi, luas lahan, kapasitas produksi, produk, bahan baku, proses produksi, fasilitas utama, dan fasilitas pendukung.

Bahan baku dan bahan kimia

Bahan kimia perlu dipetakan berdasarkan jenis, jumlah, bentuk penyimpanan, penggunaan, serta karakteristiknya yang relevan terhadap pengelolaan lingkungan.

Kami biasanya menyarankan perusahaan membuat chemical inventory sebelum penyusunan dokumen dimulai. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan informasi dari bagian produksi, gudang, maintenance, utility, laboratorium, dan EHS/HSE.

Emisi udara

Sumber emisi dapat berasal dari boiler, genset, cerobong proses, pemanasan, tangki, transfer bahan, atau unit produksi tertentu sehingga setiap sumber perlu diperiksa secara spesifik. Parameter dan metode pemantauan harus disesuaikan dengan kegiatan serta baku mutu yang berlaku.

Air limbah

Sumber air limbah harus ditelusuri dari proses produksi, pencucian peralatan, utilitas, dan aktivitas pendukung lainnya sebelum ditentukan sistem pengolahan dan titik pemantauannya.

Untuk kegiatan tertentu, kewajiban UKL-UPL juga perlu dibaca bersama ketentuan Persetujuan Teknis sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021 dan aturan pelaksanaannya.

Limbah B3

Industri kimia perlu mengidentifikasi Limbah B3 berdasarkan sumber timbulan, jenis, jumlah, cara penyimpanan, serta pengelolaan selanjutnya. Limbah tersebut tidak hanya berasal dari proses produksi, tetapi dapat muncul dari laboratorium, maintenance, penggantian oli, filter, kemasan terkontaminasi, maupun pengolahan air limbah.

Bagaimana Contoh Matriks UKL-UPL Industri Kimia?

Matriks yang baik harus menunjukkan hubungan yang jelas antara aktivitas pabrik dan tindakan pengelolaan serta pemantauan yang dapat diperiksa di lapangan. Contoh sederhananya seperti berikut.

Parameter, frekuensi, lokasi, dan metode pemantauan tetap harus mengikuti proses aktual serta ketentuan lingkungan yang berlaku.

Bagaimana Proses Pengajuan UKL-UPL Industri Kimia?

Proses UKL-UPL dimulai dari penapisan jenis dokumen, pengumpulan data, survei lapangan, penyusunan formulir, pengajuan melalui sistem pemerintah, pemeriksaan substansi, perbaikan bila diperlukan, sampai penerbitan persetujuan atau pernyataan sesuai mekanisme yang berlaku.

1. Penapisan jenis dokumen

Pertama, tentukan apakah kegiatan masuk AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL berdasarkan jenis kegiatan dan kriterianya.

2. Verifikasi lokasi

Selanjutnya, periksa koordinat, luas lahan, tata ruang, penggunaan lahan sekitar, badan air, permukiman, dan kawasan yang memiliki sensitivitas lingkungan.

3. Pemetaan proses produksi

Diagram alir proses perlu digunakan untuk menandai sumber emisi, air limbah, Limbah B3, penggunaan bahan kimia, dan potensi dampak lainnya.

4. Penyusunan formulir

Setelah data terkumpul, informasi tersebut diterjemahkan menjadi matriks pengelolaan dan pemantauan yang spesifik.

5. Pengajuan

Dokumen kemudian diajukan melalui sistem perizinan yang berlaku sesuai kewenangan dan karakteristik kegiatan.

Lama Pengurusan UKL-UPL Industri Kimia

Untuk UKL-UPL industri kimia, waktu penyelesaian umumnya sekitar 2–8 minggu apabila data teknis lengkap dan tidak memerlukan kajian tambahan yang kompleks. Untuk industri kimia yang memiliki proses produksi, bahan baku, emisi, limbah cair, Limbah B3, atau lokasi yang lebih rumit, waktu pengerjaan dapat mencapai 2–4 bulan.

Yang perlu dibedakan adalah waktu penyusunan dengan waktu pemeriksaan pemerintah. Jangka waktu pemeriksaan dimulai setelah dokumen dinyatakan lengkap, sehingga survei, pengumpulan data, pengujian laboratorium, penyusunan, dan revisi tidak otomatis masuk ke dalam hitungan waktu pemeriksaan.

Estimasi waktu UKL-UPL

angka pada tabel merupakan estimasi waktu kerja proyek, bukan jaminan waktu penerbitan pemerintah.

PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur bahwa pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik dilakukan paling lama 3 hari kerja melalui sistem informasi dokumen lingkungan. Untuk formulir UKL-UPL standar yang memerlukan keterlibatan instansi terkait, pemeriksaannya dapat berlangsung paling lama 5 hari kerja.

Jadi, ketika seseorang mengatakan “UKL-UPL selesai lima hari”, kita perlu melihat apa yang dimaksud. Lima hari dapat merujuk pada tahap pemeriksaan setelah dokumen lengkap, bukan lima hari sejak perusahaan pertama kali berkonsultasi.

Berapa Biaya UKL-UPL Industri Kimia

Biaya penyusunan dan pengurusan UKL-UPL industri kimia umumnya berada pada kisaran Rp25 juta–Rp150 juta, sedangkan proyek yang membutuhkan banyak pengujian laboratorium, kajian teknis, atau Persetujuan Teknis dapat mencapai Rp150 juta–Rp500 juta atau lebih. Besaran tersebut merupakan kisaran pasar dan bukan tarif resmi pemerintah.

Estimasi biaya UKL-UPL

Total pada tabel tidak berarti semua komponen selalu harus dibayar atau dijumlahkan untuk setiap proyek. Kebutuhan pengujian dan kajian sangat bergantung pada karakteristik industri.

Biaya administrasi penerbitan Persetujuan Lingkungan pada sejumlah layanan pemerintah dapat tidak menjadi komponen utama biaya. Pengeluaran yang biasanya lebih besar justru berasal dari jasa konsultan, survei, pengujian laboratorium, tenaga ahli, perjalanan, dan penyusunan dokumen teknis. Sebagai pembanding pasar, salah satu penawaran jasa yang mencakup penyusunan UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, dan Andalalin mencantumkan nilai sekitar Rp100 juta.

Kisaran biaya berdasarkan skala industri

Kisaran tersebut sebaiknya dipakai sebagai gambaran awal, bukan quotation. Proyek dengan dua fasilitas yang terlihat serupa dapat memiliki biaya berbeda apabila jumlah titik sampling, jenis bahan kimia, sumber emisi, atau kebutuhan Persetujuan Teknisnya berbeda.

Apa Saja Biaya Tambahan yang Mungkin Timbul?

Biaya dapat meningkat apabila industri kimia membutuhkan dokumen atau kajian teknis tambahan di luar penyusunan formulir UKL-UPL. Beberapa kebutuhan yang perlu diantisipasi antara lain:

• Persetujuan Teknis air limbah.
• Persetujuan Teknis emisi.
• Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3.
• Kajian lalu lintas.
• Uji kualitas air limbah.
• Uji emisi cerobong.
• Uji udara ambien.
• Uji kualitas tanah dan air tanah.
• Kajian risiko bahan kimia.
• Kajian kedaruratan dan kebocoran bahan berbahaya.
• Penyusunan dokumen perubahan atau addendum lingkungan.

Kami menyarankan perusahaan meminta rincian deliverables sebelum menyetujui penawaran konsultan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui apakah survei, sampling, laboratorium, Persetujuan Teknis, revisi, dan pendampingan pengajuan sudah termasuk atau dihitung terpisah.

Faktor Apa yang Membuat Proses UKL-UPL Lebih Lama

Proses dapat melampaui estimasi normal ketika data teknis belum siap, desain pabrik berubah, pengujian membutuhkan waktu, atau dokumen harus beberapa kali diperbaiki. Pada industri kimia, beberapa faktor yang paling sering memengaruhi durasi adalah:

• Data kapasitas dan proses produksi belum tersedia.
• Tata letak pabrik berbeda dengan dokumen perizinan.
• Terdapat lebih dari satu sumber emisi.
• Industri menghasilkan Limbah B3.
• IPAL belum beroperasi atau desain teknisnya belum final.
• Lokasi berada dekat permukiman, sungai, kawasan lindung, atau sumber air.
• Diperlukan pengujian laboratorium berulang.
• Dokumen perlu diperbaiki beberapa kali.
• Terdapat perubahan KBLI, kapasitas produksi, atau bahan baku.

Bagaimana mempercepat prosesnya

Cara paling realistis bukan sekadar meminta konsultan bekerja lebih cepat, melainkan menyiapkan data proyek sebelum penyusunan dimulai. Kami biasanya menyarankan perusahaan mengunci lebih dahulu layout, kapasitas produksi, daftar bahan kimia, diagram proses, sumber emisi, sumber air limbah, dan data Limbah B3.

Perubahan desain setelah dokumen hampir selesai dapat menghabiskan waktu lebih banyak daripada waktu yang dihemat dengan memulai penyusunan terlalu dini.

Apa Saja Data yang Harus Disiapkan

Data teknis menjadi fondasi UKL-UPL karena kualitas dokumen sangat bergantung pada seberapa akurat gambaran kegiatan yang diberikan kepada penyusun.

Semakin kompleks proses produksinya, semakin penting data tersebut disiapkan sebelum penulisan dimulai.

Bagaimana Hubungan UKL-UPL dengan Persetujuan Teknis

UKL-UPL tidak otomatis menggantikan Persetujuan Teknis karena aspek lingkungan tertentu dapat memiliki persyaratan teknis tersendiri. Dalam industri kimia, kebutuhan tersebut dapat berkaitan dengan air limbah, emisi, maupun pengelolaan Limbah B3, tergantung karakteristik kegiatan dan ketentuan yang berlaku.

Sebuah pabrik kimia dapat memerlukan UKL-UPL sebagai bagian dari proses Persetujuan Lingkungan sekaligus membutuhkan dokumen teknis untuk aspek air limbah atau emisi tertentu.

Karena itu, kami menyarankan perusahaan tidak berhenti pada pertanyaan “UKL-UPL sudah ada?”, tetapi memeriksa apakah seluruh kewajiban lingkungan yang muncul dari proses produksinya sudah teridentifikasi.

Perbandingan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL untuk Industri Kimia

Industri kimia dapat masuk kategori AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL tergantung kriteria kegiatan yang berlaku, sehingga statusnya tidak bisa ditentukan hanya dari ukuran perusahaan atau jumlah karyawan. Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 menjadi acuan penting dalam melakukan penapisan tersebut.

Tabel tersebut hanya menjelaskan kerangka umum. Status suatu pabrik tetap harus ditentukan melalui screening berdasarkan jenis kegiatan, kapasitas, skala, teknologi, dan lokasi.

UKL-UPL Industri Kimia yang Lebih Spesifik

Misalnya sebuah pabrik memproduksi bahan kimia cair melalui proses mixing dan heating, menggunakan bahan baku cair, memiliki boiler, IPAL, gudang bahan kimia, dan area pengemasan, maka matriks UKL-UPL seharusnya mengikuti titik dampak dari fasilitas tersebut.

Contoh ini menunjukkan mengapa UKL-UPL sebaiknya dibangun dari process flow diagram, bukan dari template industri kimia yang sama untuk semua perusahaan.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Menyusun UKL-UPL Industri Kimia

Kesalahan yang paling sering kami temukan adalah dokumen disusun dari gambaran umum “pabrik kimia”, bukan dari proses produksi yang benar-benar akan dijalankan.

Kapasitas produksi tidak konsisten

Kapasitas produksi harus diperiksa silang antara UKL-UPL, perizinan, desain fasilitas, dan rencana operasional.

Chemical inventory tidak lengkap

Bahan yang digunakan laboratorium, maintenance, utility, atau proses tertentu sering tidak masuk daftar karena penyusun hanya menerima daftar bahan baku utama.

Mintalah data dari produksi, warehouse, maintenance, utility, laboratorium, dan EHS/HSE sebelum finalisasi dokumen. Setelah itu, seluruh daftar bahan perlu diverifikasi bersama.

Sumber emisi tidak dipetakan

Cerobong boiler bisa tercatat dengan baik, tetapi sumber emisi dari proses pemanasan, tangki, transfer bahan, atau unit produksi tertentu dapat terlewat.

Limbah B3 hanya dikaitkan dengan proses produksi

Limbah B3 juga dapat muncul dari maintenance, laboratorium, oli bekas, filter, kemasan terkontaminasi, dan fasilitas pengolahan lingkungan. Ketentuan pengelolaannya perlu disesuaikan dengan regulasi Limbah B3 yang berlaku.

Tips Menyusun UKL-UPL Industri Kimia

Tips yang paling kami rekomendasikan adalah melakukan audit data sebelum menulis dokumen: cocokkan kapasitas, layout, proses, bahan kimia, emisi, air limbah, dan Limbah B3 dari seluruh departemen terkait.

Gunakan process flow diagram

Jadikan diagram alir proses sebagai peta utama, lalu tandai setiap titik yang menghasilkan emisi, air limbah, Limbah B3, atau potensi gangguan lingkungan.

Pisahkan kondisi eksisting dan rencana

Data pabrik yang sudah beroperasi jangan dicampur dengan fasilitas yang masih direncanakan karena sumber dampak dan status pengelolaannya bisa berbeda.

Buat parameter berdasarkan sumber dampak

Parameter pemantauan harus dipilih berdasarkan sumber dampak dan ketentuan yang berlaku, bukan sekadar menyalin daftar dari proyek sebelumnya.

Lakukan simulasi pemeriksaan

Sebelum pengajuan, kami menyarankan melakukan review seolah-olah dokumen sedang diperiksa: cari angka yang berbeda, fasilitas yang tidak ada di layout, sumber dampak tanpa pengelolaan, dan kegiatan pemantauan tanpa indikator yang jelas.

Pengurusan UKL-UPL untuk Industri Kimia

Kami merekomendasikan perusahaan menyusun UKL-UPL bersamaan dengan perencanaan teknis pabrik, bukan setelah seluruh desain dianggap selesai. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan IPAL, pengendalian emisi, fasilitas penyimpanan Limbah B3, secondary containment, drainase, dan sistem tanggap tumpahan dapat dipertimbangkan sejak awal.

Urutan yang kami anggap paling efektif adalah:

1. Identifikasi KBLI dan kegiatan aktual.
2. Lakukan screening AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
3. Verifikasi lokasi dan tata ruang.
4. Kumpulkan process flow diagram.
5. Buat chemical inventory.
6. Petakan sumber emisi dan air limbah.
7. Identifikasi seluruh sumber Limbah B3.
8. Periksa kebutuhan Persetujuan Teknis.
9. Susun matriks pengelolaan dan pemantauan.
10. Lakukan review lintas departemen sebelum pengajuan.

Menurut kami, pendekatan ini lebih aman daripada mengejar dokumen dengan harga termurah atau waktu tercepat, karena UKL-UPL yang tidak sesuai proses aktual dapat menimbulkan revisi dan pekerjaan tambahan di kemudian hari.

FAQ UKL-UPL Industri Kimia

Apakah semua pabrik kimia wajib UKL-UPL?

Tidak. Sebagian kegiatan dapat masuk AMDAL, sebagian UKL-UPL, dan sebagian SPPL sesuai kriteria dalam Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021.

Berapa lama UKL-UPL industri kimia selesai?

Proyek dengan data lengkap umumnya dapat ditargetkan sekitar 2–8 minggu. Industri dengan proses, bahan kimia, emisi, Limbah B3, pengujian laboratorium, atau Persetujuan Teknis yang kompleks dapat membutuhkan 2–4 bulan atau lebih.

Berapa biaya UKL-UPL industri kimia?

Kisaran jasa dan kegiatan teknis dapat berada sekitar Rp25 juta–Rp150 juta, sedangkan proyek yang lebih kompleks dapat mencapai Rp150 juta–Rp500 juta atau lebih. Nilai tersebut merupakan estimasi pasar, bukan tarif resmi pemerintah.

Apakah biaya pemerintah sama dengan biaya konsultan?

Tidak. Biaya jasa konsultan, survei, sampling, laboratorium, tenaga ahli, perjalanan, dan dokumen teknis merupakan komponen yang berbeda dari biaya administrasi layanan pemerintah.

Apakah UKL-UPL sudah termasuk Persetujuan Teknis?

Belum tentu. Persetujuan Teknis untuk air limbah, emisi, atau aspek tertentu lainnya dapat menjadi kebutuhan tersendiri tergantung karakteristik kegiatan.

Apakah industri yang menghasilkan Limbah B3 pasti wajib AMDAL?

Tidak otomatis. Keberadaan Limbah B3 tidak dengan sendirinya menentukan bahwa kegiatan wajib AMDAL. Status dokumen harus tetap ditentukan melalui penapisan berdasarkan seluruh kriteria kegiatan yang berlaku.

Apakah UKL-UPL bisa selesai dalam satu minggu?

Pemeriksaan substansi dapat memiliki jangka waktu singkat setelah dokumen dinyatakan lengkap, tetapi keseluruhan proses tidak otomatis selesai dalam satu minggu. Pengumpulan data, survei, analisis laboratorium, penyusunan, revisi, dan pemenuhan persyaratan teknis membutuhkan waktu tersendiri.

Apa yang paling sering membuat UKL-UPL industri kimia terlambat?

Data yang belum lengkap dan perubahan desain merupakan dua penyebab yang sangat umum. Selain itu, pengujian laboratorium, banyaknya sumber emisi, Limbah B3, kebutuhan Persetujuan Teknis, serta revisi dokumen juga dapat memperpanjang jadwal.

Apakah harga UKL-UPL Rp25 juta sudah termasuk semua biaya?

Belum tentu. Penawaran dengan harga tersebut perlu diperiksa apakah sudah mencakup survei, sampling, laboratorium, revisi, Persetujuan Teknis, dan pendampingan pengajuan atau hanya penyusunan formulir.

Apakah UKL-UPL perlu diperbarui ketika pabrik melakukan ekspansi?

Perubahan kapasitas, proses, bahan baku, fasilitas, atau lokasi perlu dievaluasi karena dapat memengaruhi kewajiban dan Persetujuan Lingkungan. Jangan langsung menganggap dokumen lama otomatis mencakup ekspansi.

Apa kesalahan terbesar saat menyusun UKL-UPL industri kimia?

Kesalahan paling berisiko adalah membuat dokumen dari informasi umum tentang industri kimia tanpa memetakan proses pabrik secara nyata. Akibatnya, sumber emisi, air limbah, Limbah B3, atau fasilitas penyimpanan tertentu dapat tidak tercantum atau tidak dikelola dengan tepat.

UKL-UPL industri kimia bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen yang menerjemahkan proses produksi menjadi tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat diterapkan. Untuk proyek dengan data teknis lengkap, waktu penyusunan dan proses normal dapat berada di kisaran 2–8 minggu, sedangkan proyek yang lebih kompleks dapat membutuhkan 2–4 bulan atau lebih. Dari sisi biaya, kisaran Rp25 juta–Rp150 juta dapat digunakan sebagai gambaran awal untuk kegiatan yang relatif sederhana, sementara proyek dengan banyak pengujian, Persetujuan Teknis, sumber emisi, atau pengelolaan Limbah B3 dapat mencapai Rp150 juta–Rp500 juta atau lebih. Angka tersebut tetap merupakan estimasi, bukan tarif resmi pemerintah.

Rekomendasi kami adalah melakukan screening dokumen terlebih dahulu, mengunci desain dan kapasitas produksi, memetakan bahan kimia serta seluruh sumber dampak, lalu meminta penawaran berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang jelas. Dengan cara tersebut, perusahaan tidak hanya mendapatkan dokumen UKL-UPL yang selesai, tetapi juga dokumen yang benar-benar mencerminkan kondisi pabrik dan dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan lingkungan selama kegiatan berlangsung.