AMDAL

AMDAL resort dan hotel diperlukan apabila rencana usaha memenuhi kriteria wajib AMDAL berdasarkan skala, lokasi, luas lahan, luas bangunan, serta potensi dampaknya. Tidak semua hotel dan resort otomatis wajib AMDAL.  Penentuannya dilakukan melalui penapisan berdasarkan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021. Dalam praktik kami, hal terpenting adalah menentukan jenis dokumen lingkungan sejak awal, memastikan data

AMDAL proyek konstruksi diperlukan apabila rencana kegiatan memenuhi kriteria wajib AMDAL berdasarkan jenis, skala, lokasi, dan potensi dampaknya. Tidak semua proyek konstruksi wajib AMDAL.  Penentuan dokumen lingkungan harus dilakukan melalui penapisan untuk memastikan proyek memerlukan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Dalam pengalaman kami, tiga hal paling penting adalah memastikan status kewajiban AMDAL sejak awal, menyiapkan data

AMDAL rumah sakit bukan sekadar dokumen administratif sebelum pembangunan dimulai; dokumen ini menjadi alat untuk menguji sejak awal apakah skala kegiatan rumah sakit berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, bagaimana dampak tersebut dikelola, serta bagaimana pemrakarsa membuktikan komitmennya melalui Persetujuan Lingkungan. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap

AMDAL pada industri migas merupakan kajian wajib bagi kegiatan minyak dan gas bumi yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Melalui kajian ini, perusahaan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan sebelum memulai eksplorasi, pemboran, produksi, pengolahan, maupun transportasi migas. Industri migas menghadapi berbagai risiko lingkungan yang kompleks. Misalnya, kegiatan operasional dapat memicu pencemaran

AMDAL jalan tol menentukan kelayakan lingkungan sebelum pembangunan atau peningkatan jalan dilaksanakan. Kewajibannya mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021. Untuk jalan tol, penapisan mempertimbangkan panjang ruas dan luas area pengadaan tanah. Kriteria berbeda berdasarkan lokasi kegiatan, termasuk kawasan perkotaan dan pedesaan. Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021

Isi Dokumen Kerangka Acuan (KA-ANDAL) merupakan dasar penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) karena memuat ruang lingkup studi, metode kajian, batas wilayah, batas waktu, hingga isu lingkungan yang akan dianalisis.  Berdasarkan pengalaman kami mendampingi penyusunan dokumen AMDAL pada sektor pertambangan, industri, energi, dan infrastruktur, kualitas KA-ANDAL sangat menentukan kelancaran tahapan berikutnya. Sebagian besar revisi yang kami

Biaya pengurusan AMDAL sangat bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis usaha, luas area, kompleksitas dampak lingkungan, kebutuhan survei lapangan, hingga jumlah tenaga ahli yang terlibat.  Berdasarkan pengalaman kami mendampingi berbagai proyek, komponen biaya terbesar justru bukan pada penyusunan dokumen, melainkan kegiatan pengumpulan data, kajian teknis, survei lapangan, serta proses pembahasan

Banyak pelaku usaha masih menganggap UKL-UPL dan AMDAL sebagai dokumen yang sama karena keduanya berkaitan dengan izin lingkungan. Padahal, keduanya memiliki fungsi, ruang lingkup, tingkat kajian, dan kriteria usaha yang berbeda. UKL-UPL diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan tetapi tidak tergolong berdampak penting, sedangkan AMDAL wajib disusun untuk usaha atau kegiatan yang berpotensi

Ringkasan Artikel Mendirikan pabrik, kawasan industri, pertambangan, perkebunan, rumah sakit, hingga proyek properti tidak hanya membutuhkan izin usaha. Untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, pelaku usaha juga wajib memahami cara mengurus AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Sayangnya, banyak pelaku usaha baru menyadari pentingnya AMDAL ketika proses perizinan terhambat atau proyek dihentikan sementara