AMDAL Rumah Sakit: Syarat, Tahapan, Dampak, Contoh, dan Cara Menyusunnya

AMDAL rumah sakit bukan sekadar dokumen administratif sebelum pembangunan dimulai; dokumen ini menjadi alat untuk menguji sejak awal apakah skala kegiatan rumah sakit berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, bagaimana dampak tersebut dikelola, serta bagaimana pemrakarsa membuktikan komitmennya melalui Persetujuan Lingkungan.

Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai tingkat dampaknya, sedangkan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 menjadi rujukan untuk menentukan jenis dokumen berdasarkan skala kegiatan. Untuk aktivitas rumah sakit pemerintah dengan KBLI 86101, misalnya, kegiatan yang mencapai luas lahan terbangun ≥5 hektare dan/atau luas bangunan terbangun ≥10.000 m² masuk kategori wajib AMDAL.

Menurut kami, titik paling penting justru bukan mengejar dokumen AMDAL setelah desain rumah sakit selesai, melainkan memasukkan aspek lingkungan sejak pemilihan lokasi, desain IPAL, pengelolaan limbah B3, lalu lintas, drainase, emisi, hingga mekanisme pemantauan. Hal ini masuk akal karena rumah sakit menghasilkan berbagai jenis limbah medis, termasuk limbah infeksius, farmasi, kimia, radioaktif, serta limbah dengan kandungan logam berat.

Pengertian Amdal Rumah Sakit

AMDAL rumah sakit adalah kajian mengenai dampak penting dari rencana pembangunan atau pengembangan rumah sakit terhadap lingkungan hidup yang digunakan sebagai bagian dari proses memperoleh Persetujuan Lingkungan.

Jadi, AMDAL tidak sama dengan sekadar dokumen pengelolaan sampah rumah sakit. Ruang lingkupnya jauh lebih luas, mulai dari kondisi awal lingkungan, rencana pembangunan, aktivitas operasional, sumber dampak, masyarakat yang berpotensi terdampak, sampai RKL-RPL sebagai dasar pengelolaan dan pemantauan.

PP Nomor 22 Tahun 2021 menempatkan AMDAL dan UKL-UPL sebagai bagian dari sistem Persetujuan Lingkungan. Regulasi tersebut juga mengatur mutu air, udara, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, pengawasan, serta sanksi administratif.

Mengapa Rumah Sakit Perlu AMDAL?

Rumah sakit memiliki karakter yang berbeda dari bangunan komersial biasa karena kegiatan di dalamnya dapat menghasilkan limbah medis, air limbah, emisi, kebisingan, lalu lintas kendaraan, serta risiko lingkungan lain.

Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dapat berbentuk padat, cair, dan gas, sementara jenisnya dapat mencakup limbah infeksius, sitotoksik, genotoksik, farmasi, logam berat, kimia, dan radioaktif.

Menurut kami, inilah alasan AMDAL rumah sakit sebaiknya dibaca sebagai dokumen desain risiko, bukan hanya persyaratan perizinan.

Apakah Semua Rumah Sakit Wajib AMDAL

Tidak. Kewajiban AMDAL ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, skala atau besaran, dan kriteria dampak yang berlaku; rumah sakit dengan skala tertentu dapat menggunakan UKL-UPL atau instrumen lingkungan lainnya.

Untuk aktivitas rumah sakit pemerintah dengan KBLI 86101, DLH Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 menggunakan skala multisektor, yaitu luas lahan terbangun ≥5 hektare dan/atau luas bangunan terbangun ≥10.000 m² sebagai ambang kegiatan wajib AMDAL.

Tabel Perbandingan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL

Perlu diperhatikan bahwa tabel tersebut adalah gambaran praktis, bukan pengganti proses penapisan resmi. Penentuan dokumen harus mengikuti jenis kegiatan dan skala yang tercantum dalam regulasi yang berlaku.

Kapan Rumah Sakit Wajib AMDAL

Rumah sakit perlu AMDAL ketika hasil penapisan menunjukkan kegiatan memenuhi kriteria wajib AMDAL, termasuk ambang skala yang ditetapkan dalam Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021.

Contoh konkretnya terlihat pada rencana pengembangan RSUD A.M. Parikesit. DLH Provinsi Kalimantan Timur mencatat rencana tersebut mencapai luas lahan terbangun sekitar 19,22 hektare dan luas bangunan sekitar 46.405 m². Karena melampaui ambang 5 hektare dan 10.000 m², pengembangannya dikategorikan wajib AMDAL.

Jika Rumah Sakit Awalnya Hanya UKL-UPL

Perubahan skala kegiatan dapat mengubah kewajiban dokumen lingkungan, sehingga rumah sakit yang sebelumnya memiliki UKL-UPL tidak otomatis dapat mempertahankan dokumen tersebut ketika melakukan pengembangan besar.

Kasus RSUD A.M. Parikesit memperlihatkan persoalan ini secara jelas. Rumah sakit tersebut sebelumnya memiliki rekomendasi UKL-UPL, tetapi rencana pengembangannya membuat skala kumulatif kegiatan masuk kategori wajib AMDAL. DLH Provinsi Kalimantan Timur kemudian menyatakan perubahan Persetujuan Lingkungan perlu dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan AMDAL baru.

Tips kami: sebelum membuat desain gedung tambahan, hitung kembali luas lahan terbangun, luas bangunan, perubahan kapasitas, fasilitas penunjang, kebutuhan IPAL, parkir, serta potensi perubahan dampak. Jangan menunggu sampai konstruksi berjalan.

Apa Saja yang Dikaji dalam AMDAL Rumah Sakit

AMDAL rumah sakit idealnya menghubungkan sumber kegiatan dengan penerima dampak secara spesifik, sehingga setiap dampak memiliki langkah pengelolaan dan indikator pemantauan yang jelas.

1. Kondisi Awal Lingkungan

Kajian dimulai dengan mengetahui kondisi lingkungan sebelum kegiatan berjalan.

Data yang dapat menjadi perhatian antara lain:

• kualitas air permukaan;
• kualitas air tanah;
• kualitas udara;
• tingkat kebisingan;
• kondisi drainase;
• kondisi lalu lintas;
• penggunaan lahan;
• kondisi sosial ekonomi masyarakat;
• keberadaan fasilitas umum;
• karakteristik kawasan sekitar.

Bagian ini penting karena tanpa data awal, perubahan kualitas lingkungan setelah rumah sakit beroperasi akan lebih sulit dinilai secara objektif.

2. Air Limbah dan IPAL

Air limbah rumah sakit merupakan salah satu aspek yang tidak boleh diperlakukan sebagai urusan teknis belaka.

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan merupakan kewajiban, dan limbah medis dapat berbentuk padat, cair, maupun gas.

Apa yang Perlu Diperiksa?

Dalam penyusunan AMDAL, kami merekomendasikan agar desain IPAL tidak hanya dihitung berdasarkan kondisi awal, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas maksimum rumah sakit.

Contohnya:

• jumlah tempat tidur;
• tingkat okupansi;
• jumlah pasien rawat jalan;
• kegiatan laboratorium;
• kegiatan laundry;
• dapur;
• ruang operasi;
• instalasi tertentu yang menghasilkan air limbah;
• kapasitas IPAL;
• titik pemantauan;
• skenario saat terjadi gangguan IPAL.

Kesalahan yang sering terjadi adalah menggunakan angka rata-rata operasional sebagai dasar desain, padahal rumah sakit direncanakan berkembang selama bertahun-tahun.

3. Limbah B3

Limbah B3 menjadi bagian penting karena karakter bahayanya tidak hanya berkaitan dengan pencemaran, tetapi juga keselamatan pekerja dan masyarakat.

Kementerian Kesehatan mencatat contoh B3 di rumah sakit antara lain bahan kimia, obat sitostatika, reagensia, antiseptik, disinfektan, limbah infeksius, bahan radioaktif, insektisida, pestisida, serta berbagai bahan lainnya.

Alur Pengelolaan yang Perlu Dirancang

Secara praktis, alur perlu dipikirkan sejak limbah muncul di unit pelayanan sampai keluar dari kawasan rumah sakit.

Tahapnya mencakup:

1. pengurangan;
2. pemilahan;
3. pewadahan;
4. penyimpanan;
5. pengangkutan;
6. pengolahan.

Tahapan tersebut juga tercantum dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 untuk pengelolaan limbah medis padat fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Udara dan Emisi

Sumber emisi perlu dipetakan berdasarkan fasilitas yang benar-benar direncanakan.

Misalnya, kajian dapat mencakup:

• genset;
• boiler jika tersedia;
• insinerator jika digunakan;
• kendaraan;
• sistem ventilasi tertentu;
• aktivitas konstruksi.

Menurut kami, bagian ini sering terlalu generik ketika hanya menyebut “emisi akan dikendalikan”. AMDAL yang lebih berguna harus menjelaskan sumbernya, parameter yang dipantau, lokasi pemantauan, frekuensi, dan tindakan ketika hasil pengukuran tidak memenuhi ketentuan.

5. Lalu Lintas dan Parkir

Rumah sakit tidak hanya menghasilkan limbah. Arus pasien, ambulans, tenaga kesehatan, kendaraan pengunjung, pemasok, dan kendaraan jenazah juga dapat mengubah kondisi lalu lintas di sekitar lokasi.

Karena itu, akses masuk-keluar kendaraan, antrean, kebutuhan parkir, jam sibuk, akses ambulans, serta hubungan dengan jaringan jalan sekitar perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan.

6. Kebisingan

Kebisingan dapat muncul dari konstruksi, kendaraan, genset, mesin, serta aktivitas operasional tertentu.

Untuk rumah sakit yang berada dekat permukiman, sekolah, atau fasilitas sensitif lainnya, lokasi sumber dan waktu terjadinya kebisingan menjadi lebih penting daripada sekadar menyatakan bahwa “kebisingan akan dikelola”.

Tahapan Penyusunan AMDAL Rumah Sakit

Penyusunan AMDAL dimulai dari penapisan, pengumpulan data, identifikasi dampak penting, penyusunan dokumen, proses penilaian, sampai keluarnya keputusan dalam mekanisme Persetujuan Lingkungan.

1.  Penapisan

Pertama, tentukan jenis kegiatan, KBLI, lokasi, luas lahan, luas bangunan, kapasitas, serta rencana pengembangan.

Jangan langsung menyimpulkan “rumah sakit wajib AMDAL” hanya berdasarkan jumlah tempat tidur. Untuk aktivitas rumah sakit tertentu, skala multisektor seperti luas lahan terbangun dan luas bangunan dapat menjadi parameter penentu.

2. Menentukan Kondisi Awal

Data baseline harus menggambarkan kondisi sebelum proyek berjalan.

Untuk proyek baru, ini berarti pengukuran dilakukan sebelum aktivitas konstruksi mengubah kondisi lingkungan. Untuk pengembangan rumah sakit eksisting, kondisi aktual rumah sakit juga perlu diperhitungkan.

3. Identifikasi Dampak

Setiap aktivitas dipasangkan dengan kemungkinan dampaknya.

Contoh sederhananya:

4. Menyusun RKL-RPL

RKL-RPL adalah bagian yang membuat kajian tidak berhenti sebagai prediksi.

Setiap dampak perlu diterjemahkan menjadi:

• tindakan pengelolaan;
• lokasi pengelolaan;
• indikator keberhasilan;
• metode pemantauan;
• frekuensi pemantauan;
• penanggung jawab;
• mekanisme pelaporan.

Menurut kami, RKL-RPL yang baik harus bisa dibaca oleh kepala unit operasional, bukan hanya konsultan lingkungan.

Contoh Penentuan AMDAL untuk  Rumah Sakit

Misalnya sebuah rumah sakit direncanakan memiliki luas lahan terbangun 6 hektare dan luas bangunan 12.000 m².

Karena salah satu parameter sudah mencapai ambang ≥5 hektare dan luas bangunan juga mencapai ≥10.000 m², kegiatan tersebut dapat masuk kriteria wajib AMDAL untuk aktivitas rumah sakit pemerintah yang mengacu pada skala multisektor sebagaimana dijelaskan DLH Provinsi Kalimantan Timur.

Sebaliknya, contoh RSUD Bedas Pacira di Kabupaten Bandung menunjukkan bagaimana proyek dengan skala lebih kecil dapat menggunakan UKL-UPL. Dokumen pemerintah daerah tersebut mencatat luas lahan sekitar 1,2 hektare, luas lahan terbangun sekitar 6.596,83 m², dan luas bangunan sekitar 4.253,74 m², sehingga kegiatan tersebut tidak masuk kriteria wajib AMDAL dan menggunakan UKL-UPL.

Angka luas bukan sekadar informasi teknis untuk gambar site plan.

Angka tersebut bisa menentukan instrumen lingkungan yang harus dipenuhi. Karena itu, luas bangunan, luas lahan terbangun, dan rencana pengembangan harus konsisten antara dokumen lingkungan, desain arsitektur, dan rencana investasi.

Tips Menyusun AMDAL untuk Rumah Sakit 

Gunakan Data Desain Terbaru

Jangan menggunakan data luas bangunan dari konsep lama ketika masterplan sudah berubah.

Perubahan kecil pada desain dapat berdampak pada kapasitas IPAL, volume limbah, kebutuhan energi, parkir, dan lalu lintas.

Hitung Kondisi Puncak

Gunakan skenario operasional yang realistis.

Rumah sakit yang dirancang untuk berkembang sebaiknya tidak menghitung kebutuhan lingkungan hanya berdasarkan jumlah pasien pada tahun pertama.

Pisahkan Limbah Berdasarkan Sumber

Pemetaan sumber limbah dari ruang operasi, laboratorium, farmasi, laundry, dapur, dan unit lain akan menghasilkan rencana yang jauh lebih operasional dibandingkan tabel “limbah medis” secara umum.

Sinkronkan AMDAL dengan Gambar Teknik

RKL-RPL tidak boleh berdiri sendiri.

Lokasi IPAL, TPS limbah B3, jalur kendaraan pengangkut, drainase, titik pemantauan, dan fasilitas pengendalian lingkungan harus dapat ditemukan pada gambar teknis.

Siapkan Skenario Gangguan

Ini salah satu rekomendasi kami yang paling penting.

Dokumen sebaiknya tidak hanya menjelaskan kondisi normal, tetapi juga respons ketika IPAL berhenti, terjadi tumpahan B3, terjadi kebocoran, banjir, gangguan listrik, atau terjadi peningkatan volume limbah secara tiba-tiba.

Kesalahan yang Sebaiknya Dihindari

Menganggap AMDAL Hanya Urusan Konsultan

Konsultan dapat menyusun kajian, tetapi data operasional rumah sakit berasal dari pemrakarsa dan unit teknis.

Tanpa keterlibatan pengelola rumah sakit, dokumen mudah menjadi bagus secara administratif tetapi sulit diterapkan.

Menyalin RKL-RPL dari Rumah Sakit Lain

Rumah sakit yang berlokasi di kawasan perkotaan tentu menghadapi konteks berbeda dengan rumah sakit di kawasan pinggiran.

Kondisi badan air, kepadatan permukiman, akses jalan, sumber air, karakter tanah, dan pola lalu lintas harus dilihat berdasarkan lokasi proyek sendiri.

Mengabaikan Pengembangan Bertahap

Rumah sakit sering dibangun bertahap.

Jika ekspansi tidak diperhitungkan sejak awal, kapasitas IPAL, parkir, TPS limbah, drainase, dan sistem utilitas dapat tertinggal dari pertumbuhan layanan.

Kasus RSUD A.M. Parikesit menunjukkan bahwa pengembangan dapat membuat skala kumulatif kegiatan berubah hingga masuk kategori wajib AMDAL.

Jika rumah sakit masih berada pada tahap perencanaan, lakukan penapisan lingkungan sebelum desain final ditetapkan.

Urutan yang kami rekomendasikan adalah:

1. tetapkan KBLI dan jenis kegiatan;
2. periksa lokasi dan kesesuaian tata ruang;
3. hitung luas lahan terbangun dan luas bangunan;
4. petakan seluruh unit yang menghasilkan limbah;
5. hitung kebutuhan IPAL dan fasilitas limbah;
6. identifikasi dampak lalu lintas dan kebisingan;
7. kumpulkan data baseline;
8. tentukan apakah instrumen yang dibutuhkan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL;
9. sinkronkan dokumen lingkungan dengan masterplan dan gambar teknik;
10. siapkan mekanisme pemantauan yang benar-benar dapat dijalankan oleh rumah sakit.

Untuk rumah sakit yang sudah memiliki Persetujuan Lingkungan lalu ingin melakukan ekspansi, lakukan pemeriksaan perubahan terlebih dahulu. PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur perubahan Persetujuan Lingkungan, termasuk kondisi ketika perubahan membuat skala kumulatif kegiatan menjadi wajib AMDAL.

FAQ AMDAL Rumah Sakit

Apakah semua rumah sakit harus membuat AMDAL?

Tidak. Jenis dokumen lingkungan ditentukan melalui penapisan berdasarkan jenis, lokasi, skala, dan kriteria dampak kegiatan. Rumah sakit tertentu dapat wajib AMDAL, sementara kegiatan dengan skala lain dapat menggunakan UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan.

Berapa luas rumah sakit yang wajib AMDAL?

Untuk aktivitas rumah sakit pemerintah KBLI 86101 yang mengacu pada skala multisektor, ambang yang dijelaskan DLH Provinsi Kalimantan Timur adalah luas lahan terbangun ≥5 hektare dan/atau luas bangunan terbangun ≥10.000 m².

Apakah rumah sakit yang sudah memiliki UKL-UPL bisa berubah menjadi wajib AMDAL?

Bisa. Pengembangan atau perubahan kegiatan dapat menyebabkan skala kumulatif masuk kriteria wajib AMDAL. Dalam kondisi tersebut, perubahan Persetujuan Lingkungan dapat memerlukan AMDAL baru.

Apakah limbah B3 harus masuk dalam kajian rumah sakit?

Ya, aspek pengelolaan limbah merupakan bagian penting dalam pengelolaan lingkungan rumah sakit. Kementerian Kesehatan mencantumkan berbagai limbah medis yang dapat termasuk kategori B3 serta tahapan pengelolaannya.

Apakah IPAL saja sudah cukup untuk memenuhi aspek lingkungan rumah sakit?

Tidak. IPAL hanya menangani salah satu kelompok dampak, yaitu air limbah. AMDAL atau dokumen lingkungan perlu melihat keseluruhan sumber dampak yang relevan, termasuk limbah B3, udara, kebisingan, lalu lintas, drainase, dan aspek sosial sesuai karakter proyek.

Apa perbedaan AMDAL dan UKL-UPL untuk rumah sakit?

Perbedaannya terutama terletak pada tingkat dampak dan instrumen kajiannya. AMDAL digunakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria wajib AMDAL, sedangkan UKL-UPL digunakan untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi tetap memiliki dampak lingkungan yang perlu dikelola dan dipantau.

Apakah AMDAL hanya diperlukan saat rumah sakit dibangun?

Tidak selalu. Perubahan kegiatan atau pengembangan rumah sakit dapat memicu kewajiban melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan dan, pada kondisi tertentu, penyusunan AMDAL baru.

AMDAL rumah sakit seharusnya diperlakukan sebagai alat untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan tidak memindahkan masalah dari sektor kesehatan ke lingkungan. Parameter seperti luas lahan terbangun ≥5 hektare dan/atau luas bangunan terbangun ≥10.000 m² dapat menjadi penentu kewajiban AMDAL untuk aktivitas rumah sakit pemerintah tertentu, tetapi keputusan akhir tetap harus mengikuti penapisan berdasarkan regulasi dan karakter kegiatan. Rumah sakit juga harus memandang limbah B3, air limbah, emisi, lalu lintas, kebisingan, dan risiko keadaan darurat sebagai satu sistem yang saling berkaitan. Menurut kami, AMDAL yang paling berguna adalah yang sejak awal sudah terhubung dengan desain teknis dan SOP operasional, sehingga RKL-RPL bukan sekadar dokumen yang tersimpan setelah Persetujuan Lingkungan diterbitkan.