Mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) membutuhkan anggaran yang berbeda pada setiap perusahaan karena dipengaruhi oleh jenis komoditas, luas wilayah tambang, lokasi kegiatan, kebutuhan studi teknis, dokumen lingkungan, hingga tenaga ahli yang terlibat. Biaya terbesar dalam praktiknya umumnya bukan berasal dari pengajuan izin melalui OSS Berbasis Risiko, melainkan dari penyusunan dokumen teknis, survei lapangan, kajian lingkungan,
Mengurus izin tambang di Indonesia tidak hanya mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi dimulai dari memastikan status wilayah pertambangan, menyiapkan legalitas badan usaha, memenuhi persyaratan administratif dan teknis, mengajukan izin melalui sistem perizinan yang berlaku, hingga memenuhi berbagai komitmen sebelum izin diterbitkan. Berdasarkan pengalaman Kami mendampingi perusahaan dalam proses perizinan sektor mineral dan batubara,
Cara Mengurus Izin Tambang dari Awal Hingga Terbit Read More »
Definisi IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mulai dari tahap eksplorasi hingga operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IUP tidak hanya menjadi syarat legalitas, tetapi juga menjadi dasar pengelolaan sumber daya mineral dan batubara
Apa Itu Izin Usaha Pertambangan (IUP)? Pengertian, Jenis, dan Dasar Hukumnya Read More »
Mengubah data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dilakukan apabila terdapat perubahan data administratif maupun teknis pada bangunan. Perubahan tersebut meliputi pergantian pemilik, perubahan luas bangunan, perubahan fungsi bangunan, revisi desain, hingga perbaikan kesalahan data yang tercantum dalam PBG. Proses perubahan dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dengan melampirkan persyaratan sesuai jenis perubahan yang
Panduan Lengkap Mengubah Data PBG Beserta Persyaratannya Read More »
PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), SLF (Sertifikat Laik Fungsi), dan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah tiga dokumen yang saling berkaitan dalam proses pembangunan, tetapi memiliki fungsi, waktu pengurusan, dan tujuan yang berbeda. KKPR memastikan lokasi bangunan sesuai dengan rencana tata ruang sebelum proyek dimulai, PBG menjadi persetujuan untuk membangun atau mengubah bangunan berdasarkan dokumen teknis,
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah dua dokumen yang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. PBG merupakan persetujuan yang harus dimiliki sebelum pembangunan, renovasi tertentu, atau perubahan bangunan dilakukan, sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan selesai dan dinyatakan layak digunakan sesuai standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Dengan kata lain, PBG
Apa Perbedaan PBG dan SLF? Simak Urutan Pengurusannya Read More »
Saat merencanakan renovasi bangunan, kebanyakan orang lebih fokus pada desain, anggaran, atau memilih kontraktor. Padahal, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu memastikan apakah renovasi yang akan dilakukan memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pertanyaan ini cukup sering muncul sejak PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tidak sedikit pemilik rumah yang menganggap setiap renovasi pasti
Renovasi Bangunan Perlu Penyesuaian PBG atau Tidak? Berikut Penjelasannya Read More »
Banyak pelaku usaha masih mengira bahwa AMDAL diterbitkan oleh pemerintah seperti halnya izin usaha. Anggapan ini kurang tepat. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah dokumen kajian yang disusun oleh pemrakarsa melalui penyusun AMDAL yang kompeten, sedangkan pemerintah atau instansi yang berwenang bertugas menilai kelayakan dokumen tersebut. Apabila hasil penilaian menyatakan AMDAL telah memenuhi ketentuan, pemerintah
Tahapan Penilaian Dokumen AMDAL yang Perlu Dipahami Read More »
Mengurus izin pertambangan di Indonesia tidak hanya sekadar mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), tetapi juga memastikan lokasi berada dalam wilayah yang dapat ditambang, memiliki legalitas lahan yang jelas, memenuhi persyaratan lingkungan, serta menyusun dokumen teknis sesuai karakteristik mineral yang akan dikelola. Perlu dibedakan: Meskipun prosedur dasar pengurusan izin untuk
Panduan Cara Mengurus IUP dan SIPB Lengkap dengan Persyaratannya Read More »
Apakah IUP Operasi Produksi Bisa Terbit Tanpa Persetujuan Lingkungan? Tidak, IUP Operasi Produksi tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan pertambangan tanpa memenuhi kewajiban Persetujuan Lingkungan apabila kegiatan tersebut diwajibkan memiliki dokumen lingkungan berdasarkan peraturan yang berlaku. Perlu dibedakan antara IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi dapat terbit dengan dokumen lingkungan sederhana (SPPL atau
Apakah IUP Operasi Produksi Memerlukan Persetujuan Lingkungan? Read More »
