Redaksi IConsultan

Tim Editorial iConsultan merupakan tim yang berkolaborasi dengan konsultan profesional di bidang legalitas usaha, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta sistem manajemen. Setiap artikel melalui proses riset, verifikasi regulasi, dan penyuntingan untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, terpercaya, serta sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah. Komitmen kami adalah membantu pelaku usaha memahami kewajiban regulasi dan mengambil keputusan bisnis secara tepat.

Panduan Lengkap Pengajuan PBG Melalui SIMBG Secara Online

Panduan Lengkap Pengajuan PBG Melalui SIMBG Secara Online

Mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) secara online dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum.  Prosesnya dimulai dengan membuat akun, melengkapi data bangunan, mengunggah dokumen persyaratan, menunggu verifikasi teknis, hingga penerbitan PBG apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.  Berdasarkan pengalaman Kami mendampingi pemilik rumah tinggal, ruko, dan bangunan komersial dalam proses […]

Panduan Lengkap Pengajuan PBG Melalui SIMBG Secara Online Read More »

Biaya Pengurusan PBG

Biaya Pengurusan PBG Lengkap dengan Simulasi Perhitungan Retribusinya

Biaya pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) tidak memiliki tarif yang sama untuk setiap bangunan karena besarnya ditentukan oleh retribusi daerah, fungsi bangunan, luas, jumlah lantai, hingga indeks teknis yang berlaku di masing-masing pemerintah daerah. Dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

Biaya Pengurusan PBG Lengkap dengan Simulasi Perhitungan Retribusinya Read More »

Estimasi Lengkap Biaya Mengurus Izin Tambang

Estimasi Lengkap Biaya Mengurus Izin Tambang

Mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) membutuhkan anggaran yang berbeda pada setiap perusahaan karena dipengaruhi oleh jenis komoditas, luas wilayah tambang, lokasi kegiatan, kebutuhan studi teknis, dokumen lingkungan, hingga tenaga ahli yang terlibat.  Biaya terbesar dalam praktiknya umumnya bukan berasal dari pengajuan izin melalui OSS Berbasis Risiko, melainkan dari penyusunan dokumen teknis, survei lapangan, kajian lingkungan,

Estimasi Lengkap Biaya Mengurus Izin Tambang Read More »

Cara Mengurus Izin Tambang di Indonesia dari Awal hingga Terbit

Cara Mengurus Izin Tambang dari Awal Hingga Terbit

Mengurus izin tambang di Indonesia tidak hanya mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi dimulai dari memastikan status wilayah pertambangan, menyiapkan legalitas badan usaha, memenuhi persyaratan administratif dan teknis, mengajukan izin melalui sistem perizinan yang berlaku, hingga memenuhi berbagai komitmen sebelum izin diterbitkan.  Berdasarkan pengalaman Kami mendampingi perusahaan dalam proses perizinan sektor mineral dan batubara,

Cara Mengurus Izin Tambang dari Awal Hingga Terbit Read More »

Apa Itu Izin Usaha Pertambangan (IUP)? Pengertian, Jenis, dan Dasar Hukumnya

Apa Itu Izin Usaha Pertambangan (IUP)? Pengertian, Jenis, dan Dasar Hukumnya

Definisi IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mulai dari tahap eksplorasi hingga operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IUP tidak hanya menjadi syarat legalitas, tetapi juga menjadi dasar pengelolaan sumber daya mineral dan batubara

Apa Itu Izin Usaha Pertambangan (IUP)? Pengertian, Jenis, dan Dasar Hukumnya Read More »

Panduan Lengkap Mengubah Data PBG Beserta Persyaratannya

Panduan Lengkap Mengubah Data PBG Beserta Persyaratannya

Mengubah data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dilakukan apabila terdapat perubahan data administratif maupun teknis pada bangunan. Perubahan tersebut meliputi pergantian pemilik, perubahan luas bangunan, perubahan fungsi bangunan, revisi desain, hingga perbaikan kesalahan data yang tercantum dalam PBG. Proses perubahan dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dengan melampirkan persyaratan sesuai jenis perubahan yang

Panduan Lengkap Mengubah Data PBG Beserta Persyaratannya Read More »

Inilah Perbedaan antara PBG, SLF, dan KKPR

Inilah Perbedaan antara PBG, SLF, dan KKPR

PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), SLF (Sertifikat Laik Fungsi), dan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah tiga dokumen yang saling berkaitan dalam proses pembangunan, tetapi memiliki fungsi, waktu pengurusan, dan tujuan yang berbeda. KKPR memastikan lokasi bangunan sesuai dengan rencana tata ruang sebelum proyek dimulai, PBG menjadi persetujuan untuk membangun atau mengubah bangunan berdasarkan dokumen teknis,

Inilah Perbedaan antara PBG, SLF, dan KKPR Read More »

Hubungan antara PBG dan SLF

Apa Perbedaan PBG dan SLF? Simak Urutan Pengurusannya

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah dua dokumen yang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. PBG merupakan persetujuan yang harus dimiliki sebelum pembangunan, renovasi tertentu, atau perubahan bangunan dilakukan, sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan selesai dan dinyatakan layak digunakan sesuai standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Dengan kata lain, PBG

Apa Perbedaan PBG dan SLF? Simak Urutan Pengurusannya Read More »

Renovasi Bangunan Perlu Penyesuaian PBG atau Tidak? Berikut Penjelasann

Renovasi Bangunan Perlu Penyesuaian PBG atau Tidak? Berikut Penjelasannya

Saat merencanakan renovasi bangunan, kebanyakan orang lebih fokus pada desain, anggaran, atau memilih kontraktor. Padahal, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu memastikan apakah renovasi yang akan dilakukan memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pertanyaan ini cukup sering muncul sejak PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tidak sedikit pemilik rumah yang menganggap setiap renovasi pasti

Renovasi Bangunan Perlu Penyesuaian PBG atau Tidak? Berikut Penjelasannya Read More »

Inilah Tahapan Penilaian AMDAL oleh Instansi Terkait

Tahapan Penilaian Dokumen AMDAL yang Perlu Dipahami

Banyak pelaku usaha masih mengira bahwa AMDAL diterbitkan oleh pemerintah seperti halnya izin usaha. Anggapan ini kurang tepat. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah dokumen kajian yang disusun oleh pemrakarsa melalui penyusun AMDAL yang kompeten, sedangkan pemerintah atau instansi yang berwenang bertugas menilai kelayakan dokumen tersebut. Apabila hasil penilaian menyatakan AMDAL telah memenuhi ketentuan, pemerintah

Tahapan Penilaian Dokumen AMDAL yang Perlu Dipahami Read More »